Pemerintah Indonesia sepertinya ingin serius dalam menerapkan teknologi informasi ke dalam setiap elemen pemerintahan. Keseriusan pemerintah itu bisa dilihat dari adanya peluncuran domain desa.id yang nantinya akan dipakai sebagai domain untuk website desadesa di seluruh Indonesia.

Tapi sayang, dalam prakteknya untuk mendapatkan domain desa.id sangat susah. Dari persyaratan khusus, pembuatan alamat email dan waktu tunggu yang berbulan-bulan membuat banyak pihak yang merasa kesulitan. Bahkan untuk berkomunikasi kontak layanan pun banyak offline nya.

Kemarin saya coba bantu salah satu klien untuk mendaftarkan nama domain DESA.ID via laman domain.go.id, dua kali tetapi tetap gagal. Begini alasan dari KOMINFO:

“Sesuai dengan Kebijakan Permen Kominfo No. 5 Tahun 2015 untuk penertiban nama domain maka pengajuan nama domain harus menggunakan akun pihak yang terkait di surat kuasa tidak boleh dilakukan oleh akun pihak rekanan.”

Jadi kita sebagai domain provider tidak bisa lagi bisa mendaftarkan nama domain .go.id dan desa.id untuk klien kita. Pendaftaran harus dilakukan menggunakan akun klien sendiri yang nota bene harus seorang PNS. Jadi meskipun menggunakan surat kuasa yang ditujukan kepada kita, pendaftaran domain tetap ditolak.

Go.id itu kan diperuntukan lembaga-lembaga atau instansi instansi pemerintahan. Jadi harus ada tembusan dari dinas terkait yang menaunginya.

Domain co.id beda dengan go.id dan desa.id , sebab ini menyangkut milik dan aset serta nama baik pemerintah/negara, beda dengan perusahaan yang milik perorangan/perseroan. Oleh karena itu di birokrasi hanya ada istilah Pegawai Negeri.

× Chat